FGD Teknik Pengelolaan Aspirasi PublikBertempat di gedung Graha Satria komplek Kantor Bupati Banyumas pada tanggal 16 Juli 2012 diadakan Focused Gruop Discussion yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan tema “Aspirasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah”.  Peserta yang terdiri dari Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas, Dinas Pertanian, BAPERMAS-Perempuan dan KB, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Kepala Desa Melung dan BPD Melung, serta LSM. Dalam diskusi ini peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai dampak kebijakan, karena pada kenyataannya dalam perumusan kebijakan keterlibatan masyarakat sering kali terbaikan dan tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkadang menimbulkan konflik.

Dari beberapa persoalan tersebut Lembaga Administrasi Negara berinisiatif untuk menyusun teknik pengelolaan aspirasi publik, sebagai bagian dari kegiatan penyusunan tersebut melakukan “uji petik” untuk mendapatkan informasi tentang berbagai teknik pengelolaan aspirasi publik di beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda antara lain Provinsi Bali inisiatif pengorganisasian masyarakat dilakukan oleh eksekutif dan atau legeslatif. Di Provinsi Yogyakarta pengorganisasian masyarakat diinisiasi oleh kelompok kepentingan/LSM.  Sedangkan di Jawa Tengah yang diambil adalah Kabupaten Banyumas dimana pengorganisasian masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, LAN melihat dengan adanya  website/Portal Desa yang dapat dijadikan sebagai upaya desa dalam mengelola aspirasi publik yang nantinya dapat dijadikan sebuah kebijakan dalam program pembangunan.

Dari LSM Perempuan menyoroti tentang kurangnya peran perempuan dalam memberikan aspirasi dan menjadi sebuah kebijakan dan keberpihakan pembangunan untuk kaum perempuan. Dari beberapa SKPD bercerita pengalaman tentang program yang sudah dijalankan sperti dari Dinas Pendidikan bercerita tentang program PAUD yang sudah banyak dilaksanakan,  Dinas Perhubungan menyampaikan tentang kenaikan biaya parkir kendaraan, dari bagian hukum bercerita tentang penyusunan aturan terkait PKL yang sebelumnya penertiban akan menjadi pemberdayaan PKL.  Dari Bappeda terkait tentang Musrenbang sebagai salah satu aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, dan dari dinas pertanian pelaksanaan musrenbang belum banyak muncul kegiatan pertanian. Musrenbang masih banyak usulan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Dari Desa Melung menyampaikan tentang pemanfaatan portal desa sebagai ruang aspirasi warga, keterbukaan informasi publik yang dapat dijadikan acuan pemerintah desa dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan. Juga tentang kurangnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait tentang pembangunan.  Kebijakan dibuat berdasarkan potensi yang ada diwilayahnya, Dan media dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.  Dan menciptakan ruang-ruang pertemuan dengan masyarakat sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik. Disayangkan diskusi ini tidak menghasilkan rekomendasi untuk mencari jalan keluar yang baik agar kebijakan atau aturan yang dikeluarkan tidak menimbulkan polemik dan konflik dimasyarakat, hanya masukkan-masukkan dari SKPD yang menyoroti tentang kegiatan yang dilakukan selama ini.

Incoming search terms:

partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (92),rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui (57),pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (47),partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah (38),yhs-mystartdefault (36),contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (26),pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah (24),Sebutkan respons masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik (24),contoh partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (24),contoh kebijakan publik di daerah (23),cara warga masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (21),bagaimana cara warga masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (20),manfaat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (20),contoh keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan (14),contoh kebijakan publik (14),menerangkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (14),Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik Di Daerah (13),yhs-004 (13),arti penting partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (13),Rakyat berpatisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui (12),Contoh partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah (12),manfaat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (12),gambar partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (10),skema proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah (4),contoh kebijakan yang dibuat oleh bupati untuk masyarakatnya (2),Berikan contoh kebijakan pemerintah desa dan kajilah kebijakan tersebut (2),Skema proses perumusan kebijakan publik yang di lakukan pemerintah Daerah (1),skema proses perumusan kebijakan publik di daerah (1),buatlah skema proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah (1),contoh bentuk partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan publik (1),Contoh kebijakan publik didesa (1),faktor rakyat mau melaksanakan kebijakan publik (1)
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 

 

 
 
You might also likeclose