FGD Teknik Pengelolaan Aspirasi PublikBertempat di gedung Graha Satria komplek Kantor Bupati Banyumas pada tanggal 16 Juli 2012 diadakan Focused Gruop Discussion yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan tema “Aspirasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah”.  Peserta yang terdiri dari Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas, Dinas Pertanian, BAPERMAS-Perempuan dan KB, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Kepala Desa Melung dan BPD Melung, serta LSM. Dalam diskusi ini peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai dampak kebijakan, karena pada kenyataannya dalam perumusan kebijakan keterlibatan masyarakat sering kali terbaikan dan tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkadang menimbulkan konflik.

Dari beberapa persoalan tersebut Lembaga Administrasi Negara berinisiatif untuk menyusun teknik pengelolaan aspirasi publik, sebagai bagian dari kegiatan penyusunan tersebut melakukan “uji petik” untuk mendapatkan informasi tentang berbagai teknik pengelolaan aspirasi publik di beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda antara lain Provinsi Bali inisiatif pengorganisasian masyarakat dilakukan oleh eksekutif dan atau legeslatif. Di Provinsi Yogyakarta pengorganisasian masyarakat diinisiasi oleh kelompok kepentingan/LSM.  Sedangkan di Jawa Tengah yang diambil adalah Kabupaten Banyumas dimana pengorganisasian masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, LAN melihat dengan adanya  website/Portal Desa yang dapat dijadikan sebagai upaya desa dalam mengelola aspirasi publik yang nantinya dapat dijadikan sebuah kebijakan dalam program pembangunan.

Dari LSM Perempuan menyoroti tentang kurangnya peran perempuan dalam memberikan aspirasi dan menjadi sebuah kebijakan dan keberpihakan pembangunan untuk kaum perempuan. Dari beberapa SKPD bercerita pengalaman tentang program yang sudah dijalankan sperti dari Dinas Pendidikan bercerita tentang program PAUD yang sudah banyak dilaksanakan,  Dinas Perhubungan menyampaikan tentang kenaikan biaya parkir kendaraan, dari bagian hukum bercerita tentang penyusunan aturan terkait PKL yang sebelumnya penertiban akan menjadi pemberdayaan PKL.  Dari Bappeda terkait tentang Musrenbang sebagai salah satu aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, dan dari dinas pertanian pelaksanaan musrenbang belum banyak muncul kegiatan pertanian. Musrenbang masih banyak usulan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Dari Desa Melung menyampaikan tentang pemanfaatan portal desa sebagai ruang aspirasi warga, keterbukaan informasi publik yang dapat dijadikan acuan pemerintah desa dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan. Juga tentang kurangnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait tentang pembangunan.  Kebijakan dibuat berdasarkan potensi yang ada diwilayahnya, Dan media dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.  Dan menciptakan ruang-ruang pertemuan dengan masyarakat sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik. Disayangkan diskusi ini tidak menghasilkan rekomendasi untuk mencari jalan keluar yang baik agar kebijakan atau aturan yang dikeluarkan tidak menimbulkan polemik dan konflik dimasyarakat, hanya masukkan-masukkan dari SKPD yang menyoroti tentang kegiatan yang dilakukan selama ini.

Incoming search terms:

partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (92),rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui (47),pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (47),partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah (38),yhs-mystartdefault (29),contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (24),pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah (24),Sebutkan respons masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik (24),contoh partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (23),contoh kebijakan publik di daerah (23),manfaat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (20),contoh kebijakan publik (14),contoh keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan (14),menerangkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (14),bagaimana cara warga masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (14),arti penting partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (13),Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik Di Daerah (13),yhs-004 (13),Contoh partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah (12),Rakyat berpatisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui (12),manfaat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (12),cara warga masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (10),gambar partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (10),sebutkan respon masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik (5),cara warga negara berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (4),konsekuensi bila tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik (2),dampak negatif kebijakan publik jika tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (2),rakyat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui (2),sebutkan cara warga berpartisipasi dalam pembangunan?? (2),contoh perumusan kebijakan publik di kabupaten kebumen (2),Jelaskan konsekuensi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (2),bentuk partisipasi rakyat daerah dalam merumuskan kebijakan publik (2),tuliskan bagan kebijakan publik (2),salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik adalah (2),pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (2),akibat yang timbul apabila kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (1),akibat yang timbul jika masyarakat tidak ikut dalam perumusan kebijakan publik (1),rakyat dapat berpatisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan ke bijakan publik melalui ? (1),partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan politik (1),resiko tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik (1),salah satu manfaat masyarakat ikut berpatisipasi dlm kebijakan publik di daerah adalah (1),akibat apabila kebijakan publik tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat (1),akibat kebijakan pumlik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (1),pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah (1),proses penyampaian aspirasi dalam proses administrasi negara (1),pentingnya partisipasi politik dalam merumuskan kebijakan publik di daerah (1),pentingnya masyarakat dalam kebijakan publik (1),akibat tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik didaerah (1),akibat yang terjadi apabila masyarakat tidak ikut dalam perumusan kebujakan publik (1),pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan politik (1),pentingnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik (1),salah satu dampak positif adanya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah (1),salah satu konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik adalah (1),3 akibat jika dalam pembuatan kebijakan publik rakyat tidak dilibatkan (1),tuliskan beberapa manfaat keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (1),Sebutkan tiga bentuk partisipasi rakyat dalam bidang politik dan pemerintahannya (1),sebutkan sikap negatif dari masyarakat dalam kebijakan publlik (1),3 contoh sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan pusat (1),sebutkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (1),sebutkan dan jelaskan administrasi negara sebagai perumus kebijakan negara (1),sebutkan contoh wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara (1),sebutkan contoh kebijakan publik didaerah (1),sebutkan contoh kebijakan publik di tingkat provinsi (1),makalah pkl tentang upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (1),sebutkan cara masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (1),sebutkan bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (1),salah satu manfaat masyarakat ikut kebijakan publik di daerah adalah (1),salah satu manfaat masyarakat ikut dalam perumusan kebijakan publik di daerah adalah? (1),sikap yang menimbulkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik yaitu (1),salah satu konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (1),sebutkan cara warga negara ikut berpartisipasi dalam pemerintah (1),dampak positif kebijakan publik bagi rakyat daerah (1),ciri - ciri dampak tidak aktifnya masyarakat dalam proses kebijakan publik (1),contoh peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah (1),contoh sikap positif masyarakan terhadap kebijakan pemerintah pusat (1),dampak aktivnya masyarakat dalam proses kebijakan publik (1),Dampak negatif akibat warga negara tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (1),dampak positif adanya partisipasi warga masyarakat (1),arti penting partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (1),Dampak Positif masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan Publik (1),dampak positif partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (1),contoh partisipasi siswa dalam kebijakan publik (1),bagaimana cara warga masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik ? (1),bagaimana cara warga masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik? (1),contoh aspirasi masyarakat (1),contoh bentuk kebijakan publik di daerah (1),contoh eran masyarakat dalam kebijakan publik (1),contoh kebijakan publik dampak positif (1),12 bentuk model perumusan kebijakan publik (1),contoh kebijakan publik tingkat provinsi (1),contoh kegiatan kebijakan publik (1),Cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (1),dampak tidak aktifnya masyarakat dalam proses kebijakan publik (1),Jelas kan konsnkuensi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik (1),manfaat keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (1),manfaat masyarakat ikut dalam perumusan kebijakan publik (1),Manfaat masyarakat ikut dalam perumusan kebijakan publik di daerah (1),apa akibat yang terjadi apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan kebijakan politik (1),apa akibat bila masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan publik? (1),melalui apakah rakyat dapapt berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik (1),akibat yg akan timbul jika warga negara tdk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (1),partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik (1),manfaat keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan kebijakan politik (1),manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik (1),manfaat keikut sertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan politik (1),jelaskan 3 respon masyarakat terhadap kebijakan publik di daerah (1),jelaskan konsekwensi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (1),jelaskan konsikuensi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (1),kebijakan terbaru di dinas dinas di banyumas (1),konsekuensi apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik (1),Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik antara lain (1),arti penting kebijakan publik bagi masyarakat dan pemerintahan (1),manfaat dari keikutsertaan masyarakat merumuskan kebijakan publik (1),partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan politik (1)
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 

 
 
 
You might also likeclose