Kelompok Serikat Tani STAN AMPERA menuntut hak atas tanah

Pada tahun 1890-an, kebijakan Pemerintah kolonial Belanda menaikan Pajak 30 sen per 7000 m2. kebijakan ini mengakibatkan rakyat tidak mampu bayar pajak. Lurah Purwa ( Kepala Desa Darmakradenan waktu itu) mengadakan Musyawarah dengan warga.

Mahalnya pajak yang tidak sebanding dengan penghasilan dan harga tanah itu sendiri, musyawarah disepakati untuk menyewakan tanah pada pengusaha Belanda bernama tuan Maryon.

Perjanjian masa sewa 75 tahun (Hak erphant No.1 tanggal 15 Juli 1892 VERPONDING No. 5 seluas areal 230,10 Ha, tanggal expirasi 15 Juli 1967). Tanah itu di jadikan kebun karet oleh Tuan Maryon dan di teruskan pengusah Belanda juga, Tuan Volls.

Tahun 1930-an, pengusaha belanda menyerahkan pengelolaan perkebunan pada pengusaha Tionghoa, Babah Thong Pho (Perusahaan Ho Tong Po & Co) dan di teruskan oleh Tan Giok Kien sampai meletusnya peristiwa 1965. Sebelum 1965, selama dikelola pengusaha Belanda dan Cina, rakyat masih punya lahan sawah garapan di tengah-tengah perkebunan seluas 10-20 Ha.

Peristiwa GESTAPU mengakibatakan Tan Giok Kien melarikan diri karena Serikat Buruh Republik Indonesia (SARBUPRI) yang mayoritas buruh perkebunan di bubarkan TNI akibat mengalami kekosongan kekuasaan 1 bulan, kemudian dengan alasan pengamanan perkebunan di kuasai TNI yang di percayakan kepada kolonel Ngaspin dari KODAM Diponegoro. Lanjut di limpahkan Kapten Subur Sunaryo. Di tahun itu, Kepala Desa Darmakradenan Bapak Rawan di perintah untuk mendatangani surat yang isinya sampai sekarang belum di ketahui, penawaran itu ditolaknya.

1967, ketika seharusnya tanah itu di kembalikan pada rakyat ( hasil erfpacht No. 1 tanggal 15 juli 1892 yang berakhir tanggal 14 Juli 1967) pohon karet di tebangi oleh pimpinan perkebunan dengan alasan peremajaan. Tahun 1973-an, KODAM meminjamkan areal perkebunan untuk di jadikan gedung SD atas usulan Warga. Hingga 1956 s/d 1975/1976 Yayasan Rumpun Diponegoro (YARDIP) bentukan KODAM Diponegoro mengelola perkebunan Kepada PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Selanjutnya sampai sekarang, tanah tersebut masih di HGU-kan kepada PT RSA.

Oleh karena kronologis fakta itulah, Rakyat Darmakradenan meyakini areal perkebunan yang di klaim KODAM Diponegoro adalah hak milik rakyat dan harus di kembalikan. Prosedur Yayasan Diponegoro dalam menganeksasi tanah dinilai rakyat tidk benar dan menyalahi aturan.

Maka, pada peringatan ulang tahun STAN Ampera ke-13 ini menuntut:

  1. Hapuskan HGU beserta rekomendasinya milik PT Rumpun Sari Antan
  2. Kembalikan tanah perkebunan kepada Rakyat dan laksanakan reforma agrarian sejati.

Rilis STAN Ampera Darmakradenan, 23 September 2012

 

Incoming search terms:

contoh kasus sengketa tanah (78),kasus sengketa tanah terbaru (24),contoh kasus pertanahan (13),contoh kronologi kasus tanah (1)
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 




 

 

 
 
You might also likeclose